Oleh: Dr. Islahuddin, M.Si., CHE (Dosen
POLTEKPAR Makassar / Pengamat Pariwisata & Pemerhati Lingkungan Hidup)
Setiap tahun, narasi tentang tumpukan
sampah di berbagai sudut negeri kerap berakhir sebagai sekadar angka fantastis
yang memicu kekhawatiran sesaat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa
kita sedang berpacu dengan waktu melawan apa yang tepat disebut sebagai “bom
waktu ekologis”. Data nasional sepanjang tahun 2024 menyajikan potret yang
kelam: timbulan sampah mencapai 33,8 juta ton. Dari jumlah masif tersebut,
sebanyak 13,6 juta ton atau setara dengan 40,1% masih menjadi residu yang tidak
terkelola. Residu ini tidak hilang; ia terakumulasi di TPA, hanyut ke laut,
atau dibakar secara terbuka, secara masif mencemari tanah, air, dan udara yang
kita hirup.
Di Kota Makassar, krisis ini bukan lagi
ancaman teoretis, melainkan realitas harian yang menuntut intervensi segera dan
struktural. Sebagai hub utama di Timur Indonesia, kota ini memproduksi sekitar
1.000 hingga 1.300 ton sampah setiap harinya. Beban terbesar dari volume yang
mencengangkan ini jatuh pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa. TPA ini
adalah potret mikrokosmos dari kegagalan tata kelola sampah linier: dengan luas
area yang hanya 19,1 hektare sangat terbatas
untuk kota metropolitan ketinggian tumpukan
sampah di sana telah mencapai angka kritis 16–17 meter. Tanpa adanya rekayasa
struktural yang radikal dari hulu, para ahli memprediksi kapasitas daya tampung
TPA Tamangapa akan lumpuh total dalam waktu kurang dari dua tahun. Kegagalan
ini akan memicu krisis sanitasi hulu-hilir yang melumpuhkan kota.
Namun, di tengah urgensi ekologis ini, kita
harus berani mengubah lensa pandang. Krisis ini sesungguhnya bukan sekadar
persoalan sanitasi perkotaan atau manajemen limbah semata. Ia adalah ancaman
langsung dan eksistensial terhadap tulang punggung ekonomi masa depan Sulawesi
Selatan: sektor pariwisata.
1. Mengamankan Fondasi Destinasi Melalui
Teknologi “Waste-to-Energy”
Pariwisata modern telah mengalami
pergeseran paradigma yang fundamental. Ia tidak lagi sekadar berbisnis tata
ruang atau menjual keindahan visual destinasi yang superfisial, melainkan
menawarkan “pengalaman” yang bersih, sehat, dan menjunjung tinggi etika
lingkungan. Mengacu pada pedoman internasional dari Global Sustainable Tourism
Council (GSTC), manajemen limbah padat (Kriteria D2) adalah syarat mutlak bagi
sebuah destinasi untuk dapat diklasifikasikan sebagai destinasi berkelanjutan
(sustainable destination). Wisatawan bahari yang mencari kejernihan perairan,
penikmat sejarah yang menghargai ruang publik yang rapi, atau pemburu kuliner
yang mengutamakan sanitasi akan segera berpaling jika dihadapkan pada wajah
kota yang kumuh. Citra sebuah destinasi sangat rapuh terhadap isu kebersihan,
dan sekali runtuh, pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat Panjang danbiaya
yang
tidak kecil.
Untuk mengatasi paradoks ini antara
lonjakan sampah dan kebutuhan kebersihan destinasi inisiatif Pemerintah untuk
menghadirkan teknologi Waste-to-Energy (WtE) menjadi langkah strategis yang
tidak bisa ditawar.
Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi
Listrik (PSEL) yang direncanakan di 33 kota, termasuk pemusatan PSEL di kawasan
TPA
Antang/Tamangapa, bukan sekadar proyek
infrastruktur energi, melainkan perwujudan dari tata kelola Destination
Management Organization (DMO) yang holistik.
Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen
politik yang kuat melalui RUPTL PLN 2025-2034, dengan menetapkan target
kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebesar 452,7
Megawatt. Melalui teknologi seperti insinerasi modern, pirolisis, dan
gasifikasi, residu sampah yang selama ini hanya menumpuk dan memproduksi gas
metana gas rumah kaca yang puluhan kali lebih berbahaya dari CO2 dikonversi
menjadi energi bersih. Infrastruktur ini bertindak sebagai instrumen penjaga
kualitas lingkungan destinasi, memastikan bahwa “wajah” pariwisata Makassar
tetap prima tanpa terbebani oleh limbahnya sendiri. Kita bisa belajar dari
negara-negara seperti Swedia, Jepang, dan
Jerman yang telah berhasil meminimalkan
residu di TPA hingga kurang dari 3%, dan justru menjadikan WtE sebagai pilar
energi dan kebersihan kota mereka.
2. Sirkularitas Akomodasi: Ekosistem Hijau
yang Menguntungkan
Penyelesaian persoalan sampah tidak bisa
hanya mengandalkan solusi teknologi makro di hilir. Keberlanjutan pariwisata
sejati harus ditarik masuk ke dalam ekosistem akar rumput dan industri itu sendiri.
Di sinilah konsep Ekonomi Sirkular (Circular Economy) menawarkan solusi yang
saling menguntungkan (win-win solution) bagi industri pariwisata dan
lingkungan. Konsep ini berfokus pada prinsip “mendesain limbah keluar” dan
“menjaga material tetap digunakan”.
Integrasi sirkular ekonomi dapat diwujudkan
melalui pengolahan limbah organik yang masif dari industri akomodasi (hotel dan
restoran) dan rumah tangga. Alih-alih dibuang ke TPA, limbah makanan ini
diproses di tingkat kewilayahan menjadi kompos berkualitas tinggi atau
digunakan sebagai pakan dalam budidaya maggot (Black Soldier Fly). Maggot
dikenal sebagai pengurai limbah organik yang luar biasa cepat dan efisien.
Siklus sirkular yang tercipta sangatlah
elegan dan berpotensi ekonomi tinggi: maggot yang gemuk menjadi pakan
bernutrisi untuk industri peternakan (unggas) dan perikanan lokal, sementara
sisa proses penguraian (kasgot) menjadi pupuk organik cair atau padat. Siklus
ini secara langsung mendukung prinsip green housekeeping di perhotelan, di mana
hotel tidak hanya mengurangi jejak karbon dari limbahnya, tetapi juga dapat
memperoleh bahan baku (seperti telur atau sayuran) dari rantai pasok lokal yang
didukung oleh kompos mereka sendiri.
3. Yayasan Butta Porea Indonesia: Ketahanan
Pangan Melalui “Tanami Tanata”
Di titik inilah, gerakan swadaya masyarakat
memegang peranan krusial sebagai jembatan antara pengelolaan sampah dan
kesejahteraan komunitas lokal. Kehadiran inisiatif seperti Yayasan Butta Porea
Indonesia, dengan semangat yang digelorakan melalui gerakan “Tanami Tanata”,
menjadi katalisator penggerak yang brilian di tingkat tapak.
Visi mulia di balik gerakan “Tanami Tanata”
melampaui sekadar estetika penghijauan ruang kota atau program kecantikan
kampung. Yayasan ini secara aktif mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk
melakukan aksi ganda: membersihkan lingkungan mereka dari tumpukan sampah
mandiri, dan secara simultan mengolah lahan-lahan serta pekarangan kosong
mereka menjadi area produktif. Ini adalah langkah mitigasi strategis untuk
mewujudkan ketahanan pangan lokal (local food security). Di tengah ancaman
kelangkaan dan krisis pangan global yang diprediksi akan semakin parah di masa
depan, kemandirian pangan tingkat rumah tangga adalah benteng
pertahanan utama.
Pupuk organik hasil olahan sampah rumah
tangga dan kawasan industri (seperti TPS 3R di KIMA) dapat langsung
diaplikasikan untuk menyuburkan lahan-lahan warga tersebut. Yayasan Butta Porea
Indonesia memberikan pendampingan teknis dan akses benih unggul, memastikan
bahwa lahan sempit sekalipun dapat menghasilkan sayuran, buah-buahan, atau
tanaman obat yang berkualitas dan sehat.
Gerakan ini menciptakan ekosistem urban
farming terintegrasi yang sangat
selaras dengan pariwisata berkelanjutan:
4. Rantai Pasok Perhotelan yang Hijau:
Hasil panen pertanian perkotaan dari lahan masyarakat yang subur oleh kompos
sampah
dapat diserap oleh industri perhotelan. Ini
menciptakan local supply chain dengan jejak karbon rendah, segar, dan sekaligus
memberdayakan ekonomi warga sekitar.
5. Wisata Edukasi (Edutourism): PSEL dan
kampung-kampung iklim binaan masyarakat dapat bertransformasi menjadi atraksi
pariwisata minat khusus. Wisatawan, baik
domestik maupun internasional, dapat mengunjungi Makassar untuk melihat
langsung bagaimana sebuah kota metropolitan mengelola sampahnya secara
mandiri, berinovasi dengan energi, dan
sekaligus mewujudkan ketahanan pangannya. Ini adalah bentuk branding pariwisata
berbasis inovasi dan kepedulian lingkungan.
6. Ekonomi Kreatif Berbasis Daur Ulang:
Sampah non-organik (plastik, kertas) di tingkat tapak dikelola oleh komunitas
kreatif
menjadi produk kerajinan bernilai guna yang
mendukung UMKM pariwisata, memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi
masyarakat yang selama ini terdampak persoalan sampah.
7. Visi Menuju 2029: Sinergi Adalah Kunci
Mewujudkan target ambisius “Makassar Bebas
Sampah 2029” dan visi pariwisata yang tangguh menuntut sinergi total dari hulu
ke hilir. Keberhasilan infrastruktur teknologi tinggi bernilai miliaran dolar
seperti PSEL akan jauh lebih bermakna dan optimal jika ditopang oleh kesadaran
komunal, budaya zero waste, dan komitmen dari industri hospitalitas dalam
menjalankan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) secara konsisten.
Penyelesaian persoalan sampah bukan sekadar
upaya memangkas tumpukan di TPA atau menciptakan energi. Ia adalah investasi
jangka panjang pada wajah dan citra destinasi kita. Jika Makassar mampu
mengorkestrasi krisis sampah ini menjadi inovasi energi terbarukan, gerakan
ketahanan pangan yang masif, dan sirkular ekonomi komunitasyang berdenyut di
setiap RT/RW, kota ini tidak hanya sedang memperbaiki kualitas hidup warganya.
Lebih dari itu, Makassar akan mengukuhkan posisinya di peta global sebagai
destinasi pariwisata berkelanjutan yang tangguh, autentik, dan berdaya saing
tinggi. Kunci kemajuan pariwisata kita terletak pada keberanian kita
membersihkan diri dan menanami tanah kita sendiri.
