UPDATESULSEL.ID - Hari Pendidikan Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momentum refleksi tentang sejauh mana negara dan masyarakat benar-benar menghadirkan pendidikan sebagai hak dasar bagi semua warga. Pendidikan tidak boleh menjadi privilese bagi mereka yang mampu, tapi harus menjadi jembatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.
Di banyak daerah, kita masih menyaksikan realitas yang timpang. Tidak sedikit anak-anak yang harus berjuang hanya untuk mendapatkan seragam, buku, dan akses pendidikan yang layak. Ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah kita belum selesai. Pendidikan harus hadir secara utuh: terjangkau, merata, dan berkualitas.
Namun ada satu aspek yang sering luput dari pembahasan, yaitu pendidikan politik. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan politik yang sehat akan melahirkan masyarakat yang kritis, tidak mudah terprovokasi, dan mampu mengambil keputusan secara rasional dalam kehidupan demokrasi.
Tanpa pendidikan politik demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa substansi. Rakyat akan mudah terjebak pada janji-janji kosong, politik uang, dan narasi yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan pendidikan politik yang baik masyarakat akan menjadi pengawas yang aktif, mampu menilai integritas pemimpin, serta berani memperjuangkan kepentingan bersama.
Hari Pendidikan Nasional harus kita maknai sebagai seruan untuk memperluas definisi pendidikan itu. Pendidikan bukan hanya urusan sekolah, tetapi juga tentang membangun kesadaran, karakter, dan kecerdasan sosial-politik masyarakat.
Karena bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara demokrasi. Dan itu hanya bisa dicapai jika pendidikan benar-benar menjadi hak semua orang tanpa terkecuali.
